Post - DINAS TENAGA KERJA

Jangkauan Program Desmigratif Harus Diperluas

widi

19 November 2018 08:24 WIB

Dibaca 419 kali

Menaker Hanif Dhakiri berharap seluruh desa kantong pekerja migran yang berjumlah sekitar 4000 desa, mampu melaksanakan program Desmigratif (desa migran produktif) yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan

Program Desmigratif bertujuan untuk memberikan pelindungan terhadap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri dan setelah bekerja dari luar negeri serta pelindungan terhadap PMI dan keluarganya.

Empat pilar utama Desmigratif yakni pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi Desmigratif.

"Program Desmigratif sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik kepada para calon pekerja migran, purna pekerja migran dan keluarganya, " kata Menaker Hanif saat memberikan arahan acara “Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif” 2018, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Hanif mengatakan program Desmigratif merupakan program rintisan yang sifatnya masih terbatas. Karenanya sebagai langkah awal dibuat model di sekitar 60 kab/kota, dengan setiap tahun rerata 2 desa setiap kabupaten/kota.

Desmigratif mulai di-pilot-kan tahun 2016 di dua desa dan diduplikasi di 120 desa di tahun 2017 dan tambahan 130 desa lagi akan dibentuk pada tahun 2018 sebagai Desmigratif.

“Nantinya kalau 4000-an desa kantong pekerja migran dari total 74.900 desa, memiliki program desmigratif dan empat pilar berjalan baik, yakinlah migrasi berlangsung aman dan pelindungan pekerja migran juga lebih baik, “ ujar Hanif.

Dukungan Lintas Kementerian

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting menyatakan KSP siap bersinergi dengan Kemenaker untuk menjalankan program Desmigratif dengan beberapa Kementerian/Lembaga.

“Termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, untuk wilayah lokasi satu atap, agar pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi calon pekerja migran, “ kata Enda.

Sedangkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati dalam menjalankan program Desmigratif, para kepala dinas di daerah perlu mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing dan program-program yang telah diluncurkan Kemnaker.

“Kemendagri akan melakukan pemetaan atau mapping dan pengawalan agar semua sektor yang bisa masuk ke desa tersebut bisa dilaksanakan harmonis dan selaras. “Masing-masing melaksanakan tupoksinya, tapi masih di dalam satu lokasi, “ katanya.

Turut hadir dalam acara konsolidasi Hadir dalam acara konsolidasi Dirjen Binapenta PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati dan dan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting.

Konsolidasi diikuti oleh 250 orang meliputi penanggung jawab tim pelaksana Desmigratif di Desa dari 130, Kordinator Desmigratif dari 65 Disnaker kabupaten/kota dan Kabid Penempatan dari 10 Disnaker Provinsi.

Sumber berita : http://kemnaker.go.id/